Sebagai Kementerian baru, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulai cara baru dalam pendamp...

Sebagai Kementerian baru, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulai cara baru dalam pendampingan desa.

Sebagaimana disebutkan dalam buku “Kewenangan Desa dan Regulasi Desa”. Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan Dana Desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa.

Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai self governing community yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.

Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pendampingan desa yang sesuai dengan UU Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah menyiapkan banyak bekal untuk para pendamping, mulai dari pendamping nasional hingga pendamping desa yang menjadi ujung depan-dekat dengan desa. Meskipun para pendamping berdiri di samping desa secara egaliter, tetapi mereka harus lebih siap dan lebih dahulu memiliki pengetahuan tentang desa, yang bersumber dari UU No. 6/2014 tentang Desa.

10 buku saku yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, merupakan bacaan penting yang harus dibaca dan dihayati oleh para pendamping Desa, tentu saja oleh semua Stakeholder lainnya.

1. Buku Saku “KEWENANGAN DESA DAN REGULASI DESA”.

2. Buku Saku “KEPEMIMPINAN DESA”.

3. Buku Saku “DEMOKRATISASI DESA”.

4. Buku Saku “KADER DESA: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa”.

5. Buku Saku “DESA MANDIRI, DESA MEMBANGUN”

6. Buku Saku “PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA”

7. Buku Saku “BADAN USAHA MILIK DESA: Spirit Usaha Kolektif Desa“.

8. Buku Saku “KETAHAHANAN MASYARAKAT DESA”

9. Buku Saku “MEMBANGUN JARINGAN SOSIAL DAN KEMITRAAN”.

10. Buku Saku “REGULASI BARU DESA BARU Ide, Misi, Dan Semangat UU Desa”.

Buku “Buku-Seri-Rancang-Bangun-Bisnis-BUM-Desa”.

Modul Pelatihan Tenaga Ahli

Pengesahan Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 (UU Desa) menandai dibukanya gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju. Di samping memberikan dasar hukum bagi keberadaan desa, UU Desa juga menghadirkan cara pandang baru dalam melihat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa diakui sebagai subyek yang berkewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan. Setiap anggota masyarakatnya boleh dan diakui haknya untuk ambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Untuk kemajuan desa bahkan pemerintah, utamanya Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan mendampingi desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian. Mendampingi, bukan untuk menentukan, tetapi memberdayakan desa untuk semakin kuat menjadi mandiri.

Begitu mendasarnya perubahan yang ditawarkan UU Desa dan luasnya ruang lingkup wilayah geografis sehingga implementasi visi UU Desa membutuhkan kesanggupan kerja sinergis berbagai pihak. Salah satunya adalah menyangkut kesiapan pemerintah baik dalam menyiapkan tata kelola dan penyesuaian kerja birokrasi, maupun dalam melakukan pendampingan masyarakat desa. Pendampingan yang dilakukan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015 bertujuan;

a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;

b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;

c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan

d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Materi:

Download: Kurikulum Pelatihan TA

Download: PB 1 – Visi UU Desa

Download: PB 2 – UU Desa dan Promosi Inklusi Sosial

Download: PB 3 – Nomenklatur Desa Adat

Download: PB 4 – Kewenangan dan Produk Hukum Desa

Download: PB 5 – Sistem Pembangunan Desa

Download: PB 6 – Demokratisasi dan Tata Kelola Desa

Download: PB 7 – BUMDes dan Ekonomi Desa

Download: PB 8 – Pengembangan Desa

Download: PB 9 – Pemberdayaan Masyarakat Desa

Download: PB 10 – Peran dan Strategi Tenaga Ahli