Tahun Politik: Dibikin Asik Saja Di Desa

Tahun politik begitu heboh. Media sosial menjadi arena pertarungan. Karena media sosial juga mainan orang Desa, maka jadilah mereka terlibat...

Tahun politik begitu heboh. Media sosial menjadi arena pertarungan. Karena media sosial juga mainan orang Desa, maka jadilah mereka terlibat. Entah itu memberi pengaruh besar atau tidak, karena berita melalui ragam media sosial itu hadir rutin, bahkan setiap detik, pastilah pikiran terkena juga. 

Dana Desa tentu ikut heboh, sebagai obyek bahasan dalam pertarungan politik itu. Baru-baru ini, pernyataan Ketua MPR begitu menghentak, “Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Tidak Wajar”.

Pernyataan itu disampaikan dalam pidato Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2018. Disampaikan bahwa, besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp400 triliun yang 7 kali lebih besar dari Dana Desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan. Pernyataan ini pastilah memperoleh perhatian masyarakat dan media massa. Dan media sosial menyampaikan dengan cara dan pandangan masing-masing jenis dan penggunanya, jauh ke pelosok semua warga. Tak luput warga Desa. 

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan merespon dengan kapasitas otoritasnya. Bahkan melalui akun halaman facebook-nya pada 20 Agustus 2018 Pukul 09.07. Menurut Sri Mulyani, pernyataan (Ketua MPR) tersebut selain berumuatan politis juga menyesatkan. Penjelasan panjang diuraikan melalui akun tersebut.

Beberapa bagian, terutama yang terkait dengan urusan publik, kesehatan dan Dana Desa, dikutip langsung mulai dari angka 2 sebagai berikut:

2. Karena Ketua MPR menggunakan perbandingan, mari kita bandingkan jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran Dana Desa.

Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp.25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat. Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp.396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp.107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4%.

Bahkan di tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp.122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%. Di sini anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa? 

Kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih 4 kali lipat dari 2009 ke 2018 menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.

3. Ketua MPR juga membandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa.

Karena dana desa baru dimulai tahun 2015, jadi sebaiknya kita bandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat. Pada tahun 2018 rasio menurun 39,3% menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali. Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang. Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Ketua MPR.

Sampai tanggal 23 Agustus 2018 Pukul 21.18, penjelasan Sri Mulyani ini sudah 18.576 kali dibagikan. Bisa dibayangkan sebarannya sejauh mana. Bagaimana warga Desa membaca situasi ini? Terutama yang terkait dengan Dana Desa?. Apabila masyarakat sudah terbelah dalam faksi politik dalam tahun politik ini, kebenaran siapa yang akan mereka andalkan. 

Sementara itu, Eko P Sandjoyo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal yakin Dana Desa berkemampuan tekan angka kemiskinan. Dana Desa tahun 2019 dialokasikan sejumlah 73 Triliun. Ditambah anggaran program dan kegiatan 19 Kementerian/Lembaga yang berbasis Desa, diyakini oleh Eko akan mampu menangani kemiskinan. 

Optimis saja belum cukup. Sebuah diskusi Forum Sinau Desa di Kabupaten Malang mengingatkan, urusan Dana Desa selama ini arus utamanya hanya administratif. Dan sebaliknya, menjadikan pemberdayaan terasa kering. Peringatan ini juga datang dari berbagai forum diskusi Desa. Bagaimana pun sudut pandang Desa perlu dipahami. Mereka ujung tombak pembangunan Desa, terlebih urusan pelaksanaan Dana Desa. 

Sangat beruntung, Desa menyikapi soal Dana Desa ini dengan santun dan kritis. Kemegahan Dana Desa sudah dihadirkan di banyak Desa. Semua harus dipastikan optimal dan berdampak langsung pada pencaian tujuan pembangunan Desa, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia, kesejahteraan masyarakat dan menangani kemiskinan di Desa. Bukti tidak seharusnya datang dari poster atau iklan kementerian, tapi ada di masing-masing lokasi Desa dengan berbagai status dan karakteristiknya. Bukti yang bisa dinyatakan dan dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Tahun politik, dibikin asik saja di Desa.

Sumber : https://www.desalogi.id