PEMERINTAH GENJOT AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI DESA

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, meyakini empat bisnis model yang ...

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, meyakini empat bisnis model yang telah diterapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi desa. Bisnis model tersebut yakni Prukades (Produk Kawasan Perdesaan), Embung Desa, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan Sarana Olahraga Desa.

“Kita hanya meng-copy desa-desa yang sukses. Kita meniru Gorontalo tahun 2002 dan Gorontalo hasilnya lumayan,” ujarnya saat membuka Rapat Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (29/11).

Ia menjelaskan, yang menyebabkan desa miskin adalah tidak tersedianya akses pasar yakni sarana pascapanen, karena 82 persen desa hidup di sektor pertanian. Sehingga diperlukan produksi produk dalam skala besar untuk menarik investor masuk ke desa. Di sinilah peran Prukades sangat dibutuhkan.

“Kita mesti bawa pasar ke desa-desa, bawa investasi pascapanen ke desa-desa. Yang bisa investasi sarana pascapanen ya swasta. Swasta adalah bagian dari stakeholder bangsa yang harus kita libatkan,” ujarnya.

Selanjutnya, embung juga menjadi bagian dari keberhasilan program Prukades. Sebab 45 persen desa berbasis pertanian di Indonesia tidak memiliki air saat kemarau sehingga hanya rata-rata desa hanya bisa tanam 1,4 kali dalam setahun. Padahal sebagai negara dengan lahan tropis, desa-desa di Indonesia selayaknya mampu tanam hingga 3 kali dalam setahun.

“Embung ini permintaan langsung Presiden. Maka, dana desa tahun ini targetnya bisa membangun 30.000 embung. Karena embung desa bisa tanam 3 kali setahun. Artinya pendapatan petani dengan lahan yang sama dalam skala nasional bisa naik,” terangnya.

Selanjutnya, ia merasa bangga karena dana desa telah mampu membangun sepanjang 120.000 kilometer jalan, 1.960 kilometer jembatan, 82.356 MCK, Polindes, PAUD, dan ribuan infrastruktur lainnya. Menurutnya, pembangunan tersebut tidak fokus terhadap pengembangan ekonomi, namun juga dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia di desa.

“Tahun depan penekanannya bukan infrastruktur lagi, tapi desa dan pemerataan,” ujarnya.

Dalam rapat kerja yang dihadiri oleh pejabat eselon I, Eselon II, dan Eselon III Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut, Menteri Eko mengungkapkan beberapa capaian perbaikan kinerja yang telah diraih. Pertama, realisasi anggaran tahun 2016 mencapai 94,49 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang 68,93 persen. Kedua, nilai akuntabilitas kinerja dan nilai reforma birokrasi tahun 2016 mendapat predikat B dari yang sebelumnya pada tahun 2015 mendapat predikat C.

Ketiga, laporan keuangan tahun 2016 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari sebelumnya di tahun 2015 mendapat predikat Wajar dengan Pengecualian. Keempat, tata kelola arsip tahun 2017 mendapatkan juara harapan III dari sebelumnya pada tahun 2016 peringkat 3 terburuk dari 34 kementerian. Kelima, tunjangan kinerja naik menjadi 60 persen dari 47 persen.

Di sisi lain Menteri Eko juga menekankan, bahwa semua program dalam lingkup kementerian tahun 2018 harus sejalan dengan 4 model yang telah ditentukan tersebut.

Sumber : www.kemendesa.go.id