Opini : AWAS, PENETRASI GURITA KORUPSI DANA DESA

KAREBADESA.ID - Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu poin penting lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang...

KAREBADESA.ID - Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu poin penting lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dana desa merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap keberadaan desa karena dengan Dana desa maka pengakuan akan hak asal usul (Rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (Subsidiaritas) sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Penyaluran dana desa oleh Pemerintah Pusat ke Desa sudah berlangsung selama 3 tahun. Tahun 2015 jumlah dana desa Rp 20,76 Trilliun, tahun 2016 Rp 46,98 Trilliun dan tahun 2017 Rp 60 Trilliun untuk jumlah desa 74.954,dengan prioritas penggunaan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berskala lokal secara swakelola. 

Mencermati pemberitaan pengelolaan dana desa yang lagi marak dimedia terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat desa membuat kita terhenyak bahwa gurita korupsi telah melakukan penetrasi di ranah desa. Hal yang patut disayangkan bahwa sebagian besar pelaku adalah oknum Kepala Desa yang notabene adalah orang-orang pilihan masyarakat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki peran dan fungsi sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana desa. Gurita korupsi dengan tentakelnya telah melakukan penetrasi hampir disetiap lini bidang sasaran pengelolaan dana desa.

Dalam ranah Sulawesi Selatan, beberapa kasus korupsi dana desa mencuat ke permukaan dalam beberapa waktu terakhir ini. Dari data penyelewengan dana desa sepanjang tahun 2016-2017 di sumber Media OnLine Makassar, terdapat 110 kasus korupsi dana desa dengan pelaku sebagian besar adalah Kepala Desa. Kasus yang terjadi Desa Komba Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu misalnya, dimana mantan Kepala Desa dijadikan tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) T.A. 2016 sebesar kurang lebih Rp 289 juta atas pemalsuan dokumen keuangan desa. Penyalahgunaan dana desa juga terjadi di Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dengan kerugian negara sebesar Rp 154 juta. Tersangka adalah Kepala Desa aktif Taraweang yang melakukan penyelewengan terhadap penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan desa dan pembangunan fisik di antaranya pembangunan drainase, jembatan kayu, sumur bor dan paving blok.

Berbicara tentang korupsi, maka perlu diketahui pengertian korupsi dari perspektif payung hukum, yaitu menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ....”. Dengan demikian, korupsi terkait dengan (1) hal yang menguntungkan diri sendiri/orang lain/organisasi (2) penyalahgunaan kewenangan karena jabatan/kedudukan; dan (3) terjadi hal yang merugikan keuangan negara.

Orang yang sangat rentan untuk melakukan korupsi biasanya orang-orang yang sangat dekat atau terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang cukup besar. Dari beberapa kasus korupsi DD/ADD yang terjadi di Indonesia khususnya di Sul-Sel terlihat bahwa yang berpotensi besar sebagai pelaku tindak korupsi adalah para kepala desa dan aparat desa karena mereka memilik akses langsung dalam pengelolaan dana. Sebagaimana disebutkan di Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 3 disebutkan bahwa Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. 

Seorang peneliti dari Amerika bernama Albercht yang melakukan penelitian tentang karakteristik pelaku tindak korupsi menemukan fakta bahwa pelaku tindak korupsi adalah orang yang terdidik, sedikit memiliki catatan kriminal, kejiwaan yang lebih sehat, lebih optimis, memiliki motivasi dan keluarga yang harmonis serta jarang mengunakan alkohol dan obat terlarang (Suradi, 2006 :8). Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, ada beberapa modus operandi yang dilakukan menurut TRIBUNWAJO.com, yaitu 

(1) Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain; 

(2) Kepala Desa mempertanggung jawabkan pembiayaaan bangunan fisik dana desa padahal bersumber dari sumber lain; 

(3) Meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan; 

(4) Pemotongan dana desa oleh oknum pelaku 

(5) Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket penginapan/perjalanan; 

(6) Mark Up pembayaran honorarium perangkat desa; 

(7) Pembayaran ATK tidak sesuai dengan real cost dengan cara pemalsuan bukti pembayaran; 

(8) Memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak; dan.

(9) Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.

Lalu bagaimana mengenali gejala-gejala terjadinya korupsi? Menurut Suradi (2006) dalam bukunya “Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta“ mengungkapakan 6 gejala terjadinya korupsi, yaitu 

(1) Penyimpangan akuntansi, yaitu penyimpangan akuntansi yang lazim dijumpai berupa ketidakteraturan sumber dokumen, kegagalan ayat jurnal, ketidakakuratan buku besar; 

(2) Lemahnya pengendalian internal, yaitu pengendalian yang terdiri dari lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian; 

(3) Analisis terhadap penyimpangan, adalah prosedur yang mencakup transaksi atau peristiwa yang terjadi pada waktu atau tempat yang aneh yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak biasanya melaksanakan tugas tersebut atau mencakup prosedur, kebijakan atau pelaksanaan yang tidak lazim serta analisis terhadap transaksi yang nilainya terlalu besar atau terlalu kecil; 

(4) Gaya hidup mewah, yaitu perubahan gaya hidup pelaku korupsi yang jauh melebihi dari hasil yang dapat mereka peroleh; 

(5) Adanya pengaduan yang mengindikasikan terjadinya kecurangan, namun masih perlu dikaji kebenarannya secara intensif; dan 

 (6) Perilaku yang tidak wajar, yaitu ketika seseorang terlibat dalam tindak kejahatan, terutama bagi mereka yang melakukan untuk pertama kali, maka mereka akan dihinggapi perasaan takut dan bersalah, emosinya akan mengekspresikan tentang dirinya sendiri dalam perilaku yang tidak wajar dan akhirnya menjadi stress.

Berkaca dari beberapa fenomena tersebut, marilah kita senantiasa untuk waspada terhadap bahaya korupsi, karena bila kita tidak waspada maka akan memberikan peluang bagi sang gurita koruptor dengan leluasa untuk melakukan penetrasi dan menggerogoti dana desa yang sejatinya ditujukan untuk pembangunan desa demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan semangat luhur bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara, marilah kita budayakan rasa malu untuk melakukan korupsi dan dengan suara lantang mari kita bersuara “Katakan tidak untuk korupsi!”. Lakukan revolusi nurani dan tanamkan budaya “Berani Jujur HEBAT”.

Zulkarnain Pattalolo, S.TP

(Pendamping Desa P3MD Kab. Jeneponto Sul-Sel)

Sumber : http://www.karebadesa.id