Pemimpin Harus Tahu Makna Filosofi Wilayahnya

Dalam Pandangan H. Dedi Mulyadi, SH  ( Tokoh Budaya Jawa Barat / Pupuhu Dangiang Ki Sunda ) Selama ini birokrasi telah menjadi el...

Dalam Pandangan H. Dedi Mulyadi, SH 

( Tokoh Budaya Jawa Barat / Pupuhu Dangiang Ki Sunda )

Selama ini birokrasi telah menjadi elite sendiri dalam lingukunan masyarakat. Baik dalam berpakaian, berpikir maupun dalam aplikasi-aplikasi teknis pengelolaan sumber keuangan pemerintah. Demikian dikatakan H.Dedi Mulyadi (16/7). Oleh sebab itulah,menurutnya, apa yang di lakukan birokrasi tidak memiliki relevansi dengan pertumbuhan kehidupan masyarakat. Pembangunan jadi terpisah dan gagal menjawab kebutuhan masyarakat, “seorang pemimpin harus tahu makna filosopi wilayahnya” ujarnya.

 Disinikah pentingnya pendekatan budaya dalam birokrasi?

Ya bagi saya, bila birokrasi ingin menjadi artikulasi dari kebutuhan masyarakat maka ia harus memahami alam lahiriah masyarakat. Sebutlah, audit lingkungan, yang di mulai dari suhu udara, air, kegemburan tanah, atau yang di sebut dengan papat kalima pancer, bumi, air, cahaya, angin. Nah, semua di pahami untuk lahirnya konsepsi wilayah, yang dalam kearipan lokal bisa di sebut ciri sabumi cara sadesa, yang dalam kontek ini berarti gagasan pembangunan yang berbeda satu tempat dengan tempat lainnya.

Apakah keseragaman ini karena rambu-rambu birokrasi?

Karena birokrasi itu sentralistik, semua menggunakan pola pikir jakarta. Karena itu, kami di Purwakarta menggunakan standar pola pikir Purwakarta.

Kebudayaan itu abstrak bagaimana implementasinya dalam birokrasi?

Kebudayaan itu nilai, abstrak, tapi bisa diterjemahkan menjadi nyata. Para penyelenggara birokrasi kan berasal dari berbagai disiplin ilmu. Mereka harus mendasar pada konsep filosofi kebudayaan. Arsitek yang berkebudayaan sampai ahli perikanan, semua harus bertuan pada wilayahnya. Birokrasi harus tumbuh menjadi semua itu.

Lantas, bagaimana dengan aturan main birokrasi yang dalam praktiknya tidaklah selalu sejalan dengan filosofi kebudayaan?

Nah, itulah, aturan main itu harus berorientasi pada produk. Selama ini yang namanya aturan main selalu berkuat pada mekanisme, sedang publik butuh produk. Kapan birokrasi bisa menjawab perubahan kalau sibuk mengurusi mekanisme?

Lalu, sebagai seorang kepala daerah, bagaimana anda menghadapi aturan main birokrasi semacam itu?

Selama tidak melanggar norma aspek administratif yuridis, untuk lebih berorientasi pada produk, saya tidak mau berkutat dengan mekanisme. Di perlukan kreatifitas dan improvisasi.

Seorang pemimpin itu seorang politisi yang di tuntut melakukan perubahan dengan kecerdasan berpikir politiknya.

Jadi, sebenarnya sistem birokrasi itu masih terbuka peluang untuk dihampiri lewat kebudayaan?

Sangat bisa. Bergantung kepada pemimpinnya. Karena itu seorang pemimpin negara, provinsi, kota/ Kabupaten harus mengerti makna filosopi wilayahnya.***

(Sumber: Pikiran Rakyat, 20 Juli 2013)