Kesejahteraan Dari Pinggiran

Empat tahun sudah desa mendapatkan perhatian pemerintah. Setiap tahunnya kas desa terisi penuh berasal dari APBN. Dana desa langsung mampu m...

Empat tahun sudah desa mendapatkan perhatian pemerintah. Setiap tahunnya kas desa terisi penuh berasal dari APBN. Dana desa langsung mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Uang berputar dari kampung ke kampung.

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan di Jambore Desa Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018. Sumber foto: Antara Foto

Mulanya memang banyak aparat desa yang gagap. Demikian juga masyarakat. Apa yang harus dilakukan dengan dana sebesar itu? Akibatnya, ada yang kena masalah hukum karena menyelewengkan.

Tapi, ribuan desa lain ternyata mampu mengelola dengan baik. Sebagian digunakan membangun fasilitas umum. Sebagian untuk memberi pendapatan bagi pekerjanya yang juga penduduk setempat. Bahkan ada desa yang sanggup mengelola BUMDes dengan aset puluhan miliar.

Pembangunan tidak lagi bertumpu di pusat. Dari wilayah-wilayah paling pinggiran, ekonomi ikut berputar. Sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Kekuatan desa inilah yang diharapkan langsung memberikan dampak pada pengentasan kemiskinan dan menutup jurang kesejahteraan yang menganga.

Hingga 2018, tercatat anggaran sebesar Rp187 triliun telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa. Presiden Joko Widodo dalam acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan kucuran dana terbesar yang diberikan pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh Tanah Air.

"Rp187 triliun selama empat tahun adalah uang yang sangat besar. Belum pernah dalam sejarah kita sebagai bangsa menggelontorkan uang sebesar ini untuk desa. Belum pernah!" ujarnya, di Gedung Wisma Negara, Makassar, pada Sabtu, 22 Desember 2018.

Di tahun pertama pelaksanaan pada 2015, anggaran dana desa ditetapkan sebesar Rp20,7 triliun. Tahun berikutnya dianggarkan lebih pada besaran Rp47 triliun. Anggaran ini kemudian meningkat kembali menjadi Rp60 triliun pada 2017 dan 2018 ini.

Dari alokasi tersebut, sejumlah infrastruktur dan fasilitas desa dibangun. Hingga saat ini, sepanjang 158 ribu kilometer jalan desa, 18.400 posyandu, 48.000 PAUD, hingga 6.900 pasar desa berhasil dibangun.

Kucuran dana desa diperkirakan akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Memang pada awalnya, dana itu masih terfokus untuk membangunan infrastruktur. Tetapi lama-kelamaan, akan terbentuk unit-unit usaha yang dikelola desa. Inilah yang diyakini menjadi faktor paling positif.

Apalagi pada saat bersamaan pemerintah pusat rajin membangun infrastruktur. Ketika dikelola dengan lebih baik, produksi hasil desa akan memilki akses pasar lebih terbuka. Jalan dan infrastruktur desa pada akhirnya ikut meningkatkan produktivitas masyarakat.

Penambahan dana desa setiap tahunnya mengindikasikan pemerintahan Jokowi tidak melulu mengandalkan kota sebagai penggerak ekonomi. Meski untuk tahun depan, pemerintah pusat juga berencana mencairkan dana kelurahan.

Artinya pertumbuhan ekononi akan dibangun dan digerakkan dari wilayah paling pinggiran. Jalan ini diyakini dapat secara langsung mengentaskan kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dan membuka ruang lebih maksimal di semua segmen populasi. (E-1)

Sumber :

https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kesejahteraan-dari-pinggiran